Jakarta – Dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama kementerian dan lembaga terkait mengadakan rapat koordinasi serta meluncurkan Desk Koordinasi Penanganan Karhutla di Jakarta pada Kamis (13/03/2025).

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Menkopolkam beserta jajarannya, pimpinan kementerian/lembaga, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, serta para Gubernur atas peluncuran desk tersebut. Menurutnya, inisiatif ini akan memperkuat sinergi dalam mengendalikan karhutla yang memerlukan kerja sama berbagai pihak.

Desk Koordinasi Penanganan Karhutla ini melibatkan Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup sebagai sektor utama. Menkopolkam, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, mengungkapkan bahwa pembentukan desk ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar terhadap dampak luas dari kebakaran hutan. Tak hanya merugikan lingkungan dan memakan korban jiwa, karhutla juga memiliki dampak geopolitik signifikan karena asapnya bisa melintasi batas negara.

Raja Antoni menambahkan bahwa peluncuran desk ini menjadi langkah penting dalam menghadapi triple planetary crisis, yang meliputi perubahan iklim (climate change), pencemaran dan kerusakan lingkungan (environmental degradation and pollution), serta kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity lost). Menurutnya, antisipasi karhutla harus dimulai dengan koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah.

“Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Menko dan jajaran atas peluncuran Desk koordinasi Pengendalian Karhutla, juga atas fasilitasi dan kerja sama semua pihak yang telah terbangun dengan baik sampai dengan saat ini, khususnya dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” ujar Menhut dalam rapat koordinasi tersebut.

Sistem pemantauan Sipongi milik Kementerian Kehutanan berperan penting dalam mendeteksi dan memantau fase-fase karhutla, mulai dari pra-krisis, peringatan, krisis, pemulihan, hingga evaluasi dampak. Hasil pemantauan tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi luas area terdampak hingga 68% dibandingkan tahun 2023, berkat kolaborasi terpadu, pencegahan, penegakan hukum, serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang tepat waktu.

Namun, Menhut mengingatkan adanya pergeseran potensi karhutla ke wilayah timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara, Papua Selatan, Jawa Timur, dan Maluku. Hal ini menambah tantangan karena Sumatera dan Kalimantan masih memiliki risiko tinggi terjadinya kebakaran.

Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Kehutanan telah menurunkan tim lapangan untuk patroli, pencegahan, dan pemadaman karhutla sepanjang tahun 2025. Selain itu, Manggala Agni, Polhut, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) juga disiagakan untuk mendukung upaya pengendalian karhutla. Program "Siaga Ramadan" diluncurkan untuk memastikan kesiapsiagaan selama bulan suci Ramadan.

Data BMKG menunjukkan adanya potensi munculnya hotspot di beberapa daerah, meskipun sebagian wilayah masih dalam musim penghujan. Menkopolkam berharap melalui desk ini, Indonesia mampu mencapai zero karhutla serta membangun sistem mitigasi dan pencegahan yang lebih baik demi menjaga lingkungan dan stabilitas geopolitik kawasan.

Sumber informasi: Kementerian Kehutanan

Penulis naskah: Desy Rachmawati, S.S. (Pranata Humas Ahli Pertama BKSDA Yogyakarta)

Penanggung jawab berita: Kepala Balai KSDA Yogyakarta

Kontak informasi: Call Center Balai KSDA Yogyakarta (0821-4444-9449)