Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di Istana Merdeka untuk membahas strategi dalam menjaga keseimbangan antara kelestarian hutan, pembangunan yang berkelanjutan, hingga kesejahteraan masyarakat (Senin, 3/02/25).
Dalam keterangannya, setelah pertemuan dengan presiden RI usai, Menteri Kehutanan menekankan bahwa tiga aspek utama, yakni kelestarian hutan, pembangunan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat, harus dirancang dengan baik agar Indonesia tetap mampu menjaga hutan sebagai paru-paru dunia, tanpa menghambat pembangunan dan tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi komponen, tiga komponen ini harus kita susun secara baik sehingga kita tetap bisa menjaga hutan kita sebagai paru-paru dunia. Pembangunan tetap harus berjalan, tidak boleh berhenti. Dan tujuan akhir dari kepemilikan kita terhadap hutan itu, penguasaan kita terhadap hutan adalah kesejahteraan masyarakat,” ucap Raja Juli Antoni.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Kementerian Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan yang mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) terhadap 18 perusahaan di berbagai wilayah, mulai dari Aceh hingga Papua. Total luas lahan yang terkena kebijakan ini mencapai 526.144 hektare. Keputusan ini diambil karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengoptimalkan pemanfaatan hutan sebagaimana mestinya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hutan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Menteri Kehutanan juga menyoroti pentingnya penerapan agroforestri sebagai solusi terhadap degradasi hutan serta upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah mencatat adanya 26,7 juta hektare yang mengalami degradasi, termasuk lahan yang gundul dan bekas kebakaran. Untuk itu, pendekatan seperti tumpang sari dan agroforestri akan diterapkan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Kementerian Kehutanan juga berkomitmen untuk terus melakukan rehabilitasi hutan melalui program reboisasi dan penanaman kembali. Namun, langkah ini akan diintegrasikan dengan penanaman tanaman produktif guna mendukung program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Nah, dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap dapat menjaga ekosistem hutan, mendorong pembangan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan.
Salam lestari!
Sumber informasi: BPMI Setpres
Penulis naskah: Desy Rachmawati, S.S. (Pranata Humas Ahli Pertama BKSDA Yogyakarta)
Penanggung jawab berita: Kepala Balai KSDA Yogyakarta
Kontak informasi: Call Center Balai KSDA Yogyakarta (0821-4444-9449)
