Yogyakarta, 11 Januari 2023. Pertemuan Forum Peduli Suaka Margasatwa (SM) Paliyan yang beranggotakan stakeholder terkait, kembali digelar Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta Hari Rabu (11/1/23) di Aula SM Paliyan, Gunungkidul. Forum Peduli SM Paliyan merupakan wadah komunikasi antara BKSDA Yogyakarta dengan para pihak terkait dalam pengelolaan SM Paliyan. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya karena melibatkan semua Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul karena fokus utama pembahasan adalah penanganan Monyet Ekor Panjang (MEP).

Turut hadir dalam pertemuan ini Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul (Ibu Umiyati), Donan Satria Yudha dari Fakultas Bilogi UGM, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, Panewu Kapanewon terdampak gangguan MEP (Paliyan, Saptosari, Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Girisubo, Tepus, Rongkop, Ponjong, Semin, Ngawen, dan Wonosari), Kapolsek Paliyan dan Saptosari, Kepala BDH Paliyan, Danramil Paliyan, dan Lurah dari kalurahan sekitar SM Paliyan (Kepek, Jetis, Karangduwet, Karangasem).

Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tiga bulan ini membahas beberapa isu mengenai pengelolaan SM Paliyan dan kali ini mengagendakan mengenai penanganan konflik Monyet Ekor Panjang (MEP) di Gunungkidul.  Dalam acara ini dilakukan pemaparan materi baik dari BKSDA Yogyakarta dan Fakultas Biologi UGM. Kepala Dinas LHK DIY yang diwakili oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam, Fery Maryulianti, menyampaikan penanganan MEP menjadi kewajiban semua pihak, sehingga pada forum ini harapannya ada kolaborasi sinergitas untuk mengatasi konflik MEP. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi konflik MEP dengan pembangunan demplot tanaman pakan MEP.

Kepala Balai KSDA Yogyakarta, Muhammad Wahyudi dalam paparannya menjelaskan bahwa gangguan MEP terjadi karena terusiknya habitat akibat adanya pengembangan wisata alam dan salah satunya karena adanya pembangunan kawasan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). “Pembangunan harus memperhatikan untuk koridor satwa agar tidak terganggu,” tambahnya. Lebih lanjut Wahyudi menegaskan bahwa petani sebaiknya menanam tanaman yang tidak terlalu disukai MEP namun tanaman tersebut termasuk tanaman bernilai ekonomi tinggi. Atau dapat juga menyiapkan lahan lain sebagai lahan penyangga yang ditanami pakan MEP sehingga MEP tidak mengganggu lahan pertanian. Alternatif lain petani bisa menyediakan buah-buahan atau pakan MEP di batas lahan masyarakat. Semua itu merupakan upaya untuk mencegah MEP masuk ke lahan masyarakat.

Pada kesempatan ini, Donan Satria Yudha, selaku dosen Fakultas Biologi UGM menegaskan bahwa perubahan habitat alami menjadi lahan yang dikuasai manusia tanpa berbagi dengan satwa tentunya menjadi penyebab utama terjadinya konflik antara manusia dengan MEP. Senada dengan arahan Kepala DLHK - DIY, Bappeda Gunungkidul juga berpendapat bahwa gangguan MEP merupakan tanggungjawab seluruh stakeholder sehingga perlu adanya kajian penanganan MEP yang akan berkolaborasi dengan DLHK DIY, DLH Kabupaten Gunungkidul dan BKSDA Yogyakarta.

Sumber Informasi: Siti Rohimah (Penyuluh Kehutanan Balai KSDA Yogyakarta)

Penanggung jawab berita: Kepala Balai KSDA Yogyakarta- Muhammad Wahyudi (HP 0852-4401-2365)

Kontak informasi: Call center Balai KSDA Yogyakarta (0821-4444-9449)